Februari 2018 – SMPN 1 WARU PAMEKASAN
 

Bulan: Februari 2018


Mulai tahun 2017-2018, pemerintah menetapkan sistem zonasi untuk penerimaan siswa baru, alias hanya menerima siswa yang berdomisili sesuai zona wilayah sekolahnya. Ini supaya nggak ada segelintir sekolah yang dianggap favorit dan jadi tujuan semua siswa.  Alasan lain, adalah agar semua siswa tertampung, nggak ada yang disisihkan.

Zonasi ini merupakan upaya pemerataan pendidikan. Kebayang ‘kan, kalau hanya beberapa sekolah yang jadi incaran siswa dari berbagai wilayah? Ujung-ujungnya yang nilainya bagus akan masuk sekolah tertentu sehingga standar nilai (UN) untuk masuk ke situ tinggi. Sebaliknya, kemungkinan besar ada juga sekolah yang ujung-ujungnya menerima siswa dengan nilai cenderung minim. Alhasil, ada sekolah favorit dan non favorit.

“Semua sekolah harus jadi sekolah favorit. Semoga tidak ada lagi sekolah yang mutunya rendah,” ujar Pak Muhadjir Effendy. Lebih jelas tentang sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bisa kamu baca berikut ini.

Serba-Serbi Zonasi

* Sistem zonasi ini berlaku mulai tahun ajaran 2017-2018 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 17 tahun 2017.

* Intinya, calon siswa hanya bisa mendaftar di sekolah berdasarkan zonanya, dilihat dari alamat Kartu Keluarga. Misalnya, rumah kamu di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, kamu hanya bisa mendaftar di sekolah yang meliputi zona Pasar Minggu. Zona-nya sendiri diatur oleh masing-masing pemerintah daerah.

zonasi penerimaan siswa baru

* Pembagian zona sekolah sendiri ditentukan oleh dinas pendidikan provinsi.

* Jadi semua harus berdasarkan zona, nih? Hampir semua, alias 90 persen siswa harus berasal dari alamat yang satu zona dengan sekolah tersebut. Ada juga sih, jalur prestasi yang berasal dari alamat mana saja, tapi cuma 5 persen. Sedangkan sisa 5 persen buat siswa yang pindah domisili.

* Sistem Zonasi berlaku di tingkat SD, SMP, dan SMA Negeri. Untuk SMK, nggak diberlakukan sistem ini. Jadi yang berencana masuk SMK, bebas mendaftar di mana saja, sesuai dengan minatnya. Ini mungkin karena SMK menawarkan program kejuruan yang berbeda-beda. Sehingga belum tentu SMK dengan jurusan tertentu tersebar merata di semua zona.

* Pertimbangan dalam  menentukan diterimanya peserta didik SMA adalah:

1. Jarak tempat tinggal ke sekolah, yang harus sesuai dengan ketentuan zonasi

2. Usia yang sesuai

3. Sertifikasi Hasil Ujian Nasional

4. Prestasi di bidang akademik dan non-akademik (sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah). Ini untuk jalur prestasi.

Plus-Minus Zonasi

(+)

* Jarak rumah ke sekolah relatif nggak jauh. Zaman SMA, banyak banget teman yang rumahnya jauh dari sekolah, termasuk saya sendiri. Nggak jarang lho, siswa tinggal di pinggir kota yang beda provinsi dengan sekolahnya yang berlokasi di tengah kota. Bahkan, ada yang sempat ngekos segala.

* Siswa dengan nilai UN tinggi lebih menyebar ke berbagai sekolah. Di tiap kota, biasanya ada sekolah-sekolah yang jadi favorit. Siswa berlomba-lomba masuk ke sana, sehingga pelajar best of the best berada di sekolah incaran tersebut. dengan berlakunya sistem zonasi, pesebaran siswa akan lebih merata.

* Kesempatan masuk SMP yang sesuai zona tempat tinggal kamu akan semakin terbuka, karena nggak perlu saingan dengan calon siswa dari  daerah lain.

* Menampung lebih banyak pelajar. Dengan penerapan zonasi ini, diharapkan pelajar yang nilai UN-nya kurang bagus, tetap dapat kesempatan untuk diterima di sekolah dalam zonanya. Sehingga nggak ada lagi calon siswa yang kebingungan nyari sekolah.

(-)

* Pilihan SMP terbatas zona. Jika SMP idaman kamu berada di kawasan berbeda dengan tempat tinggalmu, kemungkinan besar kamu nggak bisa masuk sekolah tersebut.

* Motivasi UN bisa jadi berkurang. Selama ini pelajar berlomba-lomba mengejar nilai UN agar bisa masuk SMP terbaik. Tahun ini, pertimbangan utamanya adalah domisili kamu.

* Nilai masuk ke SMP favorit bisa jadi menurun. Padahal selama ini sekolah favorit tersebut menjadi acuan.

* Di sisi lain, misi pemerataan pendidikan memang baik. Tapi rasanya sekadar sistem zonasi nggak cukup memberi solusi. Harus ada langkah konkret  lainnya, seperti meningkatkan fasilitas sekolah, kemampuan guru, kualitas pendidikan, dan sebagainya.

Jalur Reguler VS Prestasi

Secara umum,  Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ada yang melalui jalur prestasi dan ada juga yang melalui jalur reguler.

Jalur Prestasi

* Jalur prestasi bisa diikuti pelajar yang berprestasi. Penilaian dan kriteria prestasi berdasarkan ketetapan pemerintah provinsi.

Misalnya, untuk peserta jalur prestasi di Jakarta, harus pernah juara kompetisi tingkat internasional dan nasional (peringkat 1,2,3) atau juara pertama di tingkat provinsi. Sedangkan di Yogyakarta harus prestasi bidang Seni atau Olahraga.

* Hanya bisa memilih satu pilihan sekolah, tapi pilihannya bisa di mana saja.

Youthmanual

Jalur reguler

* Memilih sekolah berdasarkan zona yang sesuai dengan domisili.  Ada 3 Pilihan SMA

* Kriteria Penilaian antara lain

  1. Nilai rata-rata hasil UN
  2. Urutan pilihan sekolah
  3. Perbandingan UN yang lebih besar, dengan urutan:
    1. Bahasa Indonesia
    2. Matematika
    3. Bahasa Inggris
    4. Ilmu Pengetahuan Alam
  4. Umur calon peserta didik baru

Pelaksanaan Sistem Zonasi

Tahun ajaran 2017/2018 menjadi awal diterapkannya sistem zonasi secara nasional dalam penerimaan peserta didik baru. Aturan zonasi sempat berlaku tahun 2013 lalu. Tapi kuota untuk yang sesuai zona hanya 45 persen. Jadi bisa tetap mendaftar di zona lain.

Youthmanual mencoba menelusuri pelaksanaan zonasi tahun ini, dengan contoh kasus Jakarta. Agak membingungkan juga sih, melihat pembagiannya. Jadi DKI Jakarta dibagi menjadi 6 zona. Tapi satu sekolah bisa termasuk ke dalam beberapa zona. Misalnya, SMAN 8 Jakarta masuk ke dalam zona 1,2, dan 3. Sementara SMAN 28 Jakarta masuk ke zona 1,2,3,4,5. Berarti berbagai zona bisa memilih SMA yang sama. Dengan demikian, konsep pemilihan sekolah berdasarkan domisili ini masih agak rancu.

Kemudian prosedur dan langkah-langkahnya termasuk syarat dan periode penerimaan tergantung kebijakan masing masing dinas pendidikan. Di Jakrta pendaftaran dimulai 15 Juni dan pengumuman 17 Juni,sedangkan di DIY Yogyakarta pendaftaran baru berlangsung 5-7 Juli.

Di sisi lain, sistem penerimaan peserta didik baru tahun ini diusahakan setransparan dan seadil mungkin. Proses pendaftaran, kapasitas, dan penerimaan yang bisa langsung diakses secara online di situs siap-ppdb.

Untuk yang baru mau masuk SMA, semoga berhasil!

(sumber gambar: siap-ppdb, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)


Dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Penilaian kinerja bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati, penilaian kinerja dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai, penilaian kinerja dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

SKP Guru cukup unik dan rumit karena keterkaitannya dengan Penilaian Kinerja Guru (PKG) tetapi apabila kita telah mengusai PKG Guru maka menyusun SKP adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Tata cara penyusunan SKP Guru belum dijelaskan penyusunannya dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Penjelasan dan contoh yang ada pada Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 pada halaman 16 belum bisa mewakili dan menjelaskan secara rinci tentang tatacara penyusunan SKP guru, untuk itu penulis merasa terpancing dan tertarik untuk membuat karya tulis ini dari permasalahan yang ada.

         1. Penilaian Kinerja Guru ( PKG ).

Penilaian kinerja Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.Penilaian kinerja Guru dari sub unsur pembelajaran atau pembimbingan dan tugas lain yang relevan didasarkan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2013.

Penilaian kinerja guru pada pelaksanaan pembelajaran dilakukan di dalam kelas (untuk kegiatan yang dapat diamati) dan di luar kelas (untuk kegiatan yang tidak dapat diamati di dalam kelas). Kegiatan yang tidak dapat diamati di dalam kelas misalnya: penyusunan silabus, RPP, pengembangan kurikulum, tingkat kehadiran guru di kelas, praktik pembelajaran di luar kelas/sekolah/madrasah dan sebagainya. Untuk semua kegiatan yang dilakukan guru, baik yang dapat diamati di dalam kelas maupun yang tidak dapat diamati, penilai kinerja guru wajib melampirkan bukti-bukti fisik berupa dokumen.

         2. Sasaran Kerja Pegawai ( SKP )

Sasaran Kerja Pegawai adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri adalah merupakan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan tentang Penilaian Prestasi Kerja.

Angka kredit merupakan merupakan Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan / atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan ditetapkan dengan jumlah angka kredit yang akan dicapai. Oleh sebab itu pejabat fungsional tertentu harus menetapkan target angka kredit yang akan dicapai dalam1 (satu) tahun.

         3. Hubungan PKG dan Tata Cara Penyusunan SKP.

Hubungan antara PKG dan SKP Guru mempunyai keterkaitan yang sangat erat yang mana untuk butir kegiatan dari Unsur Utama dalam SKP Guru angka kreditnya terdiri dari Paket dan Laporan Hasil PKG, oleh karena itu dalam menyusun SKP Guru tidak terlepas dari PKG, dalam menyusun SKP Guru Butir Kegiatan pada Unsur Utama diuraikan satu persatu.

Contoh :

Seorang Guru bernama AIDA FITRIYANI, S.Pd,  Pangkat dan Golongan Penata Muda – III/a menyusun SKP awal tahun dengan rincian sebagai berikut

  1. Melaksanakan proses pembelajaran dengan kriteria PKG Baik
  2. Menjadi wali kelas
  3. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler.
  4. Mengikuti Diklat Fungsional lamanya antara 30 s/d 80 jam
  5. Menjadi peserta pada kegiatan ilmiah
  6. Sebagai Pengawas Ujian Penilaian dan Evaluasi terhadap Proses dan Hasil Belajar Tingkat Sekolah dan Nasional
  7. Menjadi Anggota Organisasi Profesi Sebagai Anggota Aktif

 

Cara Menyusun SKP tersebut sebagai berikut :

Unsur Utama

  1. Melaksanakan proses pembelajaran dengan kriteria PKG Baik dengan Nilai PKG 10.50
  2. Menjadi wali kelas dihitung 5% dari PKG Baik 10.50
  3. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dihitung 2% dari PKG Baik 10.50

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

  1. Mengikuti Diklat Fungsional lamanya antara 30 s/d 80 dengan Nilai 1 Ak
  2. Menjadi peserta pada kegiatan ilmiah dengan Nilai 0.1 Ak

Unsur Penunjang

  1. Sebagai Pengawas Ujian Penilaian dan Evaluasi terhadap Proses dan Hasil Belajar Tingkat Sekolah dan Nasional dengan Nilai 0.08 Ak
  2. Menjadi Anggota Organisasi Profesi Sebagai Anggota Aktif dengan Nilai 1 Ak

 

Angka Kredit yang terdapat dalam SKP adalah hasil antara perkalian Target dengan Butir Kegiatan. Butir kegiatan nya dengan PKG baik adalah 10.50 dan target dalam satu tahun adalah 1 Laporan PKG maka AKnya adalah 1 x 10.50 = 10.50.  Sebagai Pengawas Ujian Penilaian dan Evaluasi terhadap Proses dan Hasil Belajar Tingkat Sekolah dan Nasional Ak pada butir kegiatan adalah 0.08 dengan target 4 kali dalam setahun maka unutk mencari AKnya adalah 4 x 0.08 = 0.32. hasil dari pencarian AK tersebut dimasukan kedalam kolom bertuliskan AK dalam format SKP.

Unsur Utama karena Angka Kreditnya terdiri dari paket-paket maka harus diketahui terlebih dahulu berapa target nilai PKG nya dalam satu tahun. Untuk mengetahui pembagian persen-persen tersebut seorang gur harus mengetahui dan memiliki pedoman penilai PKG Guru. Angka Kredit dari butir kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan Unsur Utama sesuai dengan Angka Kredit yang ada pada Permenpan Nomor 16 tahun 2009. Ouput yang tertuang dalam SKP seperti Laporan PKG, Sertifikat dan SK disesuaikan dengan Bukti Fisik seperti yang tercantum pada Permenpan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

 

INDEX  PANGKAT UNTUK GURU MATA PELAJARAN/KELAS/BK

KRITERIA GOLONGAN
III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d
Amat Baik 13.12 11.87 25.31 24.37 37.18 37.18 36.25 48,44
Baik 10.50 9.50 20.25 19.50 29.75 29.75 29.00 38,75
Cukup 7.87 7.12 15.18 14.62 22.31 22.31 21.75 29,06
Sedang 5.25 4.75 10.12 9.75 14.87 14.87 14.50 19,38
Kurang 2.62 2.37 5.06 4.87 7.43 7.40 7.25 9,69

 

TABEL PEMBAGIAN PERSEN DALAM PENGHITUNGAN PKG

2 PEMBELAJARAN/

BIMBINGAN

Proses pembelajaran Melaksanakan pembelajaran Paket Laporan Penilaian Kinerja
Proses pembimbingan Melaksanakan pembimbingan Paket Laporan Penilaian Kinerja
Tugas lain yang relevan Menjadi Kepala Sekolah Paket(75%) Laporan Penilaian Kinerja
Menjadi Wakil Kepala Sekolah/Madrasah per tahun Paket(50%) Laporan Penilaian Kinerja
Menjadi ketua program keahlian/program studi atau yang sejenisnya Paket(50%) Laporan Penilaian Kinerja
Menjadi kepala perpustakaan Paket(50%) Laporan Penilaian Kinerja
Menjadi kepala laboratorium, bengkel, unit produksi atau yang sejenisnya Paket(50%) Laporan Penilaian Kinerja
Menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, pendidikan terpadu atau yang sejenisnya Paket(5%) Laporan Penilaian Kinerja
Menjadi wali kelas Paket(5%) Laporan Penilaian Kinerja
Menyusun kurikulum pada satuan pendidikannya Paket(2%) Laporan Penilaian Kinerja
Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap  proses dan hasil belajar. Paket(2%) Laporan Penilaian Kinerja
Membimbing guru pemula dalam program induksi Paket(2%) Laporan Penilaian Kinerja
Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler Paket(2%) Laporan Penilaian Kinerja
Menjadi pembimbing pada penyusunan publikasi ilmiah dan karya inovatif Paket(2%) Laporan Penilaian Kinerja
Melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggungjawabnya (khusus Guru Kelas) Paket(2%) Laporan Penilaian Kinerja

 

PENYUSUNAN SKP GURU

FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1 Nama EFRY YENNY, S.Pd 1 Nama AIDA FITRIYANI, S.Pd
2 NIP 19720208 199403 2 001 2 NIP 19800814 200604 2 009
3 Pangkat/Gol.Ruang Pembina – IV/a 3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda – III/a
4 Jabatan Kepala Sekolah 4 Jabatan Guru Pertama
5 Unit Kerja SDN 04 BUKIT APIT PUHUN 5 Unit Kerja SDN 04 BUKIT APIT PUHUN
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN AK TARGET
KUANT/OUTPUT KUAL/MUTU WAKTU BIAYA
Unsur Utama
1 Melaksanakan Proses Pembelajaran 10.50 10.50 1 Laporan PKG 100 12 Bln  –
2 Menjadi Wali Kelas 0.53 0.53 1 Laporan PKG 100 12 Bln  –
3 Membimbing Siswa Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler 0.21 0.21 1 Laporan PKG 100 12 Bln  –
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
4 Mengikuti Diklat Fungsional lamanya antara 30 s/d 80 jam 1 3 3 Sertifikat 100 12 Bln  –
5 Menjadi peserta pada kegiatan ilmiah 0.1 0.2 2 Surat keterangan dan laporan per
kegiatan
100 12 Bln
UNSUR PENUNJANG
6 Sebagai Pengawas Ujian Penilaian dan Evaluasi terhadap Proses dan Hasil Belajar Tingkat Sekolah dan Nasional 0.08 0.32 4 SK 100 12 Bln  –
7 Menjadi anggota organisasi profesi, sebagai Pengurus Aktif 1 3 3 SK 100 12 Bln  –
Bukittinggi ,  02 Januari 2014
Pejabat Penilai, Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai
HENDROYONO, S.Pd,M.MPd  

SRI SUHARTATIK, S.Pd

19731020 199802 1 001 19680424 199601 2 001

SMPN 1 WARU PAMEKASAN ©2019. All Rights Reserved.
Powered by WordPress. Theme by Phoenix Web Solutions